IDEOLOGI PEMELAJARAN BAHASA SUNDA PADA ERA KOLONIAL HINGGA PASCAORDE BARU: PENGUATAN JATIDIRI SUNDA ATAU POLITIS?

Kontributor

Duta Bahasa Jawa Barat

Juru Foto

Dokumen Dubas Jabar

Temmy Widyastuti & Mahardhika Zifana

Universitas Pendidikan Indonesia

temmy.widyastuti@upi.edu; mahardhika.zifana@gmail.com

Abstrak

Kebijakan politik, termasuk dalam ranah pendidikan, tidak akan pernah lepas dari konteks ideologis. Pemelajaran bahasa Sunda merupakan salah satu isu terkini, yang selalu dipromosikan sebagai pembentuk dan penguat identitas etnis Sunda, juga tak pernah lepas dari isu-isu ideologis. Kajian ini merupakan kajian sosial-kewacanaan yang bertujuan untuk (1) mendeskripsikan realitas kebijakan pemelajaran bahasa Sunda pada masa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Pascaorde Baru; (2) menunjukkan perbedaan kebijakan dan realisasi pemelajaran bahasa Sunda pada masa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Pascaorde Baru; serta (3) menunjukkan ideologi yang ada di balik kebijakan terkait pemelajaran bahasa Sunda pada masa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Pascaorde Baru. Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan telaah pustaka, observasi, dan wawancara. Data yang digunakan berupa dokumen-dokumen, serta sumber-sumber sekunder yang relevan. Hasil akhir kajian memberikan perbandingan realitas dan perbedaan ideologi yang melatarbelakangi kebijakan di balik pemelajaran bahasa Sunda pada masing-masing era. Ideologi tersebut tidak selalu terkait dengan penguatan jatidiri bahasa dan etnis Sunda, melainkan juga politik.

Kata Kunci: Ideologi, Pemelajaran Bahasa Sunda, Identitas Etnis Sunda

 

Pendahuluan

Pemelajaran suatu bahasa pada hakikatnya merupakan upaya pemertahanan dalam bingkai formal. Dengan demikian, secara tidak langsung, pemelajaran bahasa dalam konteks pendidikan formal merupakan bagian dari kebijakan pemertahanan suatu bahasa. Berbagai studi (lih. Kabuto, 2011: 103) telah membuktikan bahwa pemelajaran di sekolah, sebagai institusi formal pendidikan, memberikan kontribusi besar terhadap wujud pemertahanan suatu bahasa.

Secara umum, pemertahanan dan perlindungan bahasa dapat dilakukan dengan banyak cara, mulai dari pendokumentasian bahasa dan sastra daerah (pengkajian bahasa daerah, pemetaan bahasa daerah, penulisan kamus, dan tata bahasa, penulisan ensiklopedia dan pencatatan kekayaan kosakata budaya daerah); menjaga bahasa dan sastra daerah dari gempuran budaya asing (termasuk saluran-saluran perdagangan: memberantas penjualan naskah/barang kepurbakalaan secara ilegal); dan pembuatan undang-undang yang memayungi kehidupan bahasa daerah (lih. Alwasilah, 2010). Dalam hal pengembangan, upaya untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi bahasa daerah dapat ditempuh dengan menggunakan bahasa daerah tidak hanya pada situasi upacara/ seremonial saja, tetapi digunakan pula dalam berbagai kegiatan yang bersifat formal maupun nonformal; memperkaya kosa kata dan membakukan tata bahasa daerah dalam kegiatan sastra maupun non sastra; mengembangkan acuan dan pedoman pemakaian bahasa daerah.

Pada intinya, kebijakan bahasa yang dibuat sudah tentu harus mendukung kehidupan bahasa daerah itu sendiri. Akan tetapi, kadang kebijakan yang dibuat malah berimbas pada mundurnya kehidupan bahasa daerah. Sebagai contoh, beberapa bahasa daerah mungkin luput dari perhatian pemangku kepentingan (pemerintah) hingga mengalami kepunahan.

Dinamika bahasa daerah dalam bingkai pemertahanannya memang merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dicermati. Atas dasar alasan tersebut pula kajian ini mencoba mengarahkan fokus kepada dinamika bahasa Sunda. Sebagai salah satu bahasa daerah yang memiliki sejarah panjang, bahasa Sunda telah menjadi objek upaya pemertahanan bahasa dalam bingkai formal, termasuk melalui saluran pendidikan. Bahasa daerah dengan jumlah penutur terbanyak kedua di Indonesia (setelah bahasa Jawa) ini mengalami pasang-surut perkembangan dalam lintasan sejarah.

Untuk menelisik bagaimana pasang-surut tersebut dipengaruhi oleh pengambilan kebijakan yang terkait dengan bahasa Sunda itu sendiri, kajian ini mencoba mencuplik salah satu bidang (pendidikan) untuk mengurai alasan dan latar belakang pengambilan kebijakan tersebut. Untuk itu, fokus yang lebih mendalam dalam kajian ini ditujukan kepada performa pemelajaran dalam bingkai pendidikan formal di sekolah.

 

Teori dan Metode

Secara teoretis, ideologi yang dimaksud dalam kajian ini diambil dari gagasan bahwa ideologi merupakan landasan atau motif yang mendorong suatu aksi atau tindakan (Irvine & Gal, 2009; Milroy, 1999; dan Woolard, 1992). Kajian ini menekankan kepada pemelajaran bahasa Sunda sebagai objek kebijakan bahasa yang ditempuh oleh pemerintahan-pemerintahan pada era yang berbeda. Fokus ideologi pada kajian ini digunakan untuk melihat latar belakang dari kebijakan pemelajaran bahasa formal pada masing-masing era.

Secara praktis-teoretis, landasan yang paling relevan dapat dilihat pada gagasan Kabuto (2011: 115) saat mengulas pengaruh kuat ideologi di balik perencanaan pemelajaran bahasa di sekolah-sekolah di Jepang. Dengan menggunakan konteks pertarungan pengaruh pemelajaran bahasa Jepang dan bahasa Inggris dalam sistem pendidikan Jepang, Kabuto (2011: 116) menggambarkan proses kuasa yang sangat memengaruhi kemunculan pemelajaran di sekolah sebagai output kebijakan yang berlandaskan kepada ideologi dan kepentingan tertentu.

Sebelumnya, Seargeant (2010: 22) telah mengemukakan dengan jelas bahwa pemertahanan bahasa, seperti halnya pergeseran bahasa, sangat dipengaruhi oleh cara pandang ideologis suatu masyarakat tutur. Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan yang dilandasi oleh pengaruh-pengaruh perspektif ideologis meliputi berbagai bidang kehidupan, sementara pemelajaran bahasa hanyalah salah satu di antaranya. Atas alasan ini pula, Seargeant memandang bahwa kajian ideologi bahasa merupakan bidang kajian tersendiri yang memiliki banyak sudut pandang. Gagasan ini, sepintas tampak sangat dipengaruhi oleh gagasan sebelumnya dari Blommaert (2006), yang melahirkan perspektif kajian multidimensi untuk memotret ideologi yang memengaruhi performa bahasa suatu masyarakat tutur dalam segala variannya, termasuk dalam pemelajaran bahasa secara formal. Gagasan Blommaert (2006) menjadi landasan terpenting bagi kajian ini karena cara memandang ideologi melalui salah satu produk kebijakan bahasa merupakan realisasi praktis dari teori yang dikemukakannya (lih. Blommaert, 2014).

Secara praktis, berbagai kajian terkait kebijakan bahasa dan realisasinya lebih banyak mengkaji persoalan-persoalan redaksi dan dokumentasi kebijakan. Sebagai contoh, kajian dari Björkman (2014: 335-363) lebih menitikberatkan analisis pada dokumen-dokumen terkait kebijakan bahasa di Swedia. Walau demikian, kajian tersebut sedikit memberikan jalan keluar dalam upaya membandingkan berbagai kebijakan politik bahasa secara praktis. Kajian yang langsung membidik konteks pendidikan formal dijelaskan oleh Wiley dkk (2014) melalui konteks pendidikan anak di Amerika Serikat. Wiley dkk memberikan perspektif terkait cara dan perlakuan sistem pendidikan Amerika Serikat untuk secara langsung, maupun tidak langsung, memaksakan bahasa Inggris kepada anak-anak berdarah hispanik dengan dalih kurikulum. Gagasan dari Wiley dkk. merupakan bahan paling berharga untuk kajian ini. Tulisan tersebut menilai realisasi kurikulum pemelajaran bahasa secara formal pada suatu masyarakat tutur. Ini tentu memiliki keterkaitan topik dengan kajian ini yang juga memiliki tujuan serupa.

Perbandingan di antara ideologi, dengan demikian, juga menjadi penting karena perubahan skema dan realisasi dalam pemelajaran bahasa Sunda yang terjadi pada setiap era. Perkembangan sejarah suatu bahasa akan sangat dipengaruhi oleh performa para penuturnya (Kaufman, 1990: 13). Pada porsi tersebut, kajian ini mencoba untuk memotret paparan dari produk kebijakan yang dapat sangat menentukan pemertahanan bahasa.

Kajian ini, pada praktiknya, mengambil data berupa dokumen asli yang memuat realisasi kurikulum pemelajaran bahasa Sunda pada empat era yang berbeda. Dokumen meliputi alokasi waktu pemelajaran bahasa Sunda dalam sepekan, naskah-naskah terkait, dan berita-berita yang relevan dan berkenaan dari keempat era tersebut. Selain itu wawancara dengan beberapa informan yang memahami seluk-beluk sejarah tersebut juga dilakukan untuk lebih memperdalam kajian, selain melakukan konfirmasi atas temuan-temuan kepustakaan.

Kajian ini mencoba memotret dan mendeskripsikan keadaan pemelajaran bahasa Sunda pada masing-masing dari keempat era. Dengan demikian, kajian ini merupakan sebuah kajian deskriptif (lih. Alwasilah, 2007: 114). Selanjutnya, ideologi dari penerapan pemelajaran bahasa Sunda menjadi fokus akhir untuk membandingkan sikap pengambil kebijakan bahasa pada masing-masing era dalam menentukan arah pemertahanan bahasa Sunda melalui saluran formal, yakni pendidikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kajian ini adalah kajian kualitatif (lih. Alwasilah, 2007: 13).

 

Temuan dan Pembahasan

Ideologi Pemelajaran Bahasa Sunda Pada Era Kolonial

Kebutuhan akan pegawai Bumiputra pada masa kolonial semakin lama semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah kolonial banyak membuka sekolah-sekolah untuk penduduk Bumiputra dengan tujuan agar mereka mengenal pendidikan dasar dalam lingkup menulis, membaca, dan berhitung saja. Pemerintah kolonial mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk penduduk Bumiputra dan memperkenalkan teknologi cetak ke dalam sistem tulis-menulis.

Usaha lainnya dilakukan dengan membakukan bahasa Sunda. Hal tersebut memberikan dampak besar pada masyarakat penutur Bahasa Sunda, khususnya di kalangan menak. Di awal abad ke-19 para sarjana dan pegawai kolonial menemukan bahwa bahasa Sunda merupakan bahasa yang berdiri sendiri, bukan merupakan varian dari bahasa lain. ini merupakan titik balik yang membuat pemerintah kolonial mulai memperhitungkan kebudayaan Sunda sebagai kebudayaan mandiri.

Pendidikan formal kemudian menjadi jalan yang menarik perhatian penduduk Tatar Sunda dalam menyikapi bahasanya sendiri sebagai bahasa yang utama dan penting. Pemerintah kolonial seakan turut mendorong hal ini dengan memasukan jenis kesusastraan baru pada sekolah formal dengan begitu siswa merasa akrab dengan konsep susastra dan juga menaruh perhatian pada bentuk bahasa Sunda yang baku. Hal tersebut didukung oleh keputusan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang mengumumkan bahwa para regent harus membangun sekolah untuk anak-anak Bumiputra dan mengangkat guru-guru yang berkualitas (Moriyama, 2005).

Dalam perkembangannya, pemerintah kolonial ternyata tidak mudah menarik perhatian masyarakat Bumiputra. Ini dilatarbelakangi oleh faktor agama dan keyakinan. Menghadapi kenyataan tersebut, pemerintah kolonial melaksanakan gaya baru yang bersifat lebih pragmatis dengan mewajibkan penggunaan bahasa bahasa Sunda dan Melayu dalam pengajaran di sekolah. Tujuh mata pelajaran yang kemudian benar-benar diajarkan di sekolah-sekolah Bumiputra adalah membaca bahasa Sunda, membaca bahasa Melayu, menulis bahasa Sunda, menulis bahasa Melayu, ilmu hitung, ilmu bumi, dan pemetaan serta pengukuran tanah dalam bahasa Melayu. Dalam kurikulum di era ini, taalkunde (ilmu bahasa) juga ternyata diajarkan, termasuk bahasa Sunda. Mata pelajaran ini adalah gebrakan yang membuka kesadaran siswa-siswa Sunda mengenai pembakuan bahasa mereka. Dalam laporan pendidikan tersebut, disebutkan bahwa siswa merasa lebih sulit menerjemahkan teks-teks berbahasa Sunda ke dalam bahasa Melayu dibanding sebaliknya (Vio dalam Moriyama, 2005; Widyastuti, 2015).

Dunia pendidikan pada era kolonialisme terus mengalami perkembangan. Kota Bandung menjadi dikenal sebagai pusat pendidikan,  khususnya pendidikan pribumi. Ini disokong pula oleh kemajuan transportasi sehingga anak-anak daerah yang jauh dari perkotaan bisa bersekolah di Kota Bandung. Hal tersebut semakin meningkatkan popularitas pendidikan di Kota Bandung. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, dibentuk sebuah komisi yang bertugas menyusun rencana perubahan pendidikan, termasuk mata pelajaran. Dalam kurikulum Hoofdenschool, mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah disebutkan secara rinci. Ini dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini.

 

Tabel 1. Jumlah Jam Perpekan Untuk Setiap Mata Pelajaran

No.

Mata Pelajaran

Jumlah jam perpekan

1

Bahasa Belanda

44

2

Bahasa Melayu

10

3

Bahasa Sunda

18

4

Menulis

8

5

Morfologi

7

6

Berhitung

18

7

Ilmu bumi

12

8

Sejarah

11

9

Ilmu alam

9

10

Menggambar

7

 

 

(Hardjasaputra, 2002)

 

 

 

 

Dari deskripsi di atas, dapat dikatakan bahwa pengajaran bahasa Sunda dalam konteks pendidikan formal justru mengalami ‘masa kejayaannya’ pada masa kolonial ini. Pada bagian-bagian selanjutnya, dapat dilihat bahwa jumlah jam pelajaran maupun upaya yang dicurahkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahasa Sunda tidak melampaui upaya-upaya pemerintah kolonial ini. Walau demikian, perlu dikemukakan pula bahwa ada motif dan tujuan tertentu yang hendak dicapai pemerintah kolonial Belanda dalam berbagai upaya tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik pecah belah (devide et impera) di antara suku-suku bangsa di Indonesia, untuk memudahkan kepentingan pemerintahan kolonial dalam mengontrol seluruh kepulauan Nusantara. Upaya untuk menggugah kesadaran akan bahasa dan identitas Sunda pada masyarakat Tatar Sunda ketika itu lebih merupakan realisasi dari ideologi pragmatis pemerintahan kolonial agar masyarakat memiliki sentimen Kesundaan yang tinggi. Kesadaran atau sentimen yang tinggi tersebut diharapkan akan menonjolkan perbedaan di antara masyarakat Tatar Sunda dengan masyarakat Nusantara di wilayah lainnya.

Dengan cara tersebut, pemerintah kolonial akan dapat mencapai dua tujuan utamanya. Pertama, pemerintah dapat tetap mengontrol Kepulauan Nusantara secara menyeluruh dengan menekankan perbedaan etnis dan bahasa di antara seluruh penduduk Nusantara. Kedua, tujuan pencapaian pendidikan dasar untuk masyarakat bumiputera, khususnya di Tatar Sunda, juga dapat tercapai.

 

Ideologi Pemelajaran Bahasa Sunda Pada Era Orde Lama

Tahun 1950-an bahasa Sunda menjadi pengantar di sekolah rakyat di seluruh tatar Sunda (Rosidi, 2010). Terjadi perbedaan pemelajaran sekitar tahun 1950-an ketika kumpulan cerita dan dongeng beralih pada pemelajaran tatabahasa/linguistik modern. Sebenarnya, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur (termasuk Rosidi, 2010), pada masa ini ada pengurangan yang signifikan dalam kuantitas pemelajaran bahasa Sunda pada konteks pendidikan formal. Bahasa Sunda yang dimanjakan pada masa kolonial sebagai pelajaran dengan jumlah jam terbanyak perpekan terdegradasi menjadi pelajaran yang dengan alokasi jam perpekan yang tidak terlalu signifikan, tergusur oleh mata-mata pelajaran lain yang tergolong baru dan tidak diajarkan di sekolah-sekolah bumiputera pada era kolonial. Untuk memotret ideologi pada era Orde Lama, sekurangnya perlu dilihat bagaimana realisasi pemelajaran bahasa Sunda dalam bingkai kurikulum formal saat itu. Sepanjang masa Orde Lama, kurikulum berganti sebanyak tiga kali: diawali pada tahun 1947, 1952, hingga tahun 1964

Kurikulum 1947, merupakan kurikulum pertama yang dilahirkan pada era pascakolonial. Walau demikian, kurikulum ini disebut dengan istilah Belanda “leer plan” yang artinya rencana pelajaran. Pada fase ini, pemelajaran bahasa Sunda terpengaruhi oleh semangat perubahan arah pendidikan yang sangat bernuansa politis: untuk mengubah orientasi pendidikan ala Belanda ke orientasi pendidikan untuk kepentingan nasional. Orientasi kurikulum 1947 ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran karena lebih mengutamakan  pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Dampaknya, pada masa kurikulum ini, kebijakan terkait pemelajaran bahasa Sunda dalam konteks pendidikan formal tidak tampak terlalu signifikan. Poin positif yang masih dapat dipertahankan dari era kolonial adalah bahwa behasa Sunda masih diutamakan sebagai bahasa pengantar untuk kelas-kelas dasar dalam sistem pendidikan formal.

Selanjutnya, Kurikulum 1952 lebih merinci nama-nama mata pelajaran yang disebut sebagai “Rencana Pelajaran Terurai 1952”. Silabus mata pelajarannya sangat jelas. Pada era kurikulum ini, mulai diberlakukan sistem seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Sistem pendidikan masa ini dikenal dengan Sistem Panca Wardana atau sistem lima aspek perkembangan yaitu perkembangan moral, perkembangan intelegensia, perkembangan emosional/artistik, perkembangan keprigelan dan perkembangan jasmaniah. Sistem panca wardana ini dapat diuraikan menjadi beberapa mata pelajaran sebagai berikut.

  1. Perkembangan moral: pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan agama/budi pekerti.
  2. Perkembangan inteligensia: bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung dan pengetahuan alamiah.
  3. Perkembangan emosional/artistik: seni sastra/musik, seni lukis/rupa, seni tari, seni drama.
  4. Perkembangan keprigelan: pertanian/peternakan, industri kecil/pekerjaan tangan, koperasi/tabungan, dan keprigelan-keprigelan lain.
  5. Perkembangan jasmaniah: pendidikan jasmaniah dan pendidikan kesehatan.

Pada kurikulum 1952 ini, dapat dikatakan bahwa bahasa Sunda, secara konseptual, didudukkan sebagai mata pelajaran yang terhormat (intelegensia). Walau kurikulum ini telah memiliki struktur dan rencara yang jelas dan rinci, secara realisasi, pengajaran masih memiliki banyak kendala dan hambatan. Perkembangan bahasa Sunda sebagai mata pelajaran formal pun dapat dikatakan stagnan.

Pada kurikulum 1964, pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis lebih ditekankan. Pada kurikulum 1964, pendidikan lebih ditujukan pada lingkup praktis. Dengan kata lain, setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah harus berkorelasi positif dengan fungsional praktis siswa dalam kehidupan di tengah masyarakat. Hambatan terbesar bagi bahasa Sunda relatif sama seperti pada kurikulum sebelumnya, di mana keterbatasan sarana dan sumber daya manusia cenderung membuat perkembangannya stagnan.

Secara umum, performa bahasa Sunda di era Orde Lama yang ditandai dengan tiga kurikulum dapat dikatakan mengalami kemunduran. Kemunduran paling signifikan terutama tampak dari ‘persaingan’ bahasa Sunda dengan mata pelajaran lainnya. Bila diamati secara seksama, dapat dikatakan bahwa ideologi pemelajaran bahasa Sunda pada era ini adalah ideologi konservasi, dalam artian bahwa bahasa Sunda dan pemelajarannya dipandang ‘harus ada’, tanpa ada upaya lain untuk mendorong perkembangannya secara signifikan.

 

Ideologi Pemelajaran Bahasa Sunda Pada Era Orde Baru

Era Orde Baru pada praktik sosialnya sangat menekankan gagasan ‘pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen’. Gagasan ini merambah pula dalam dunia pendidikan. Secara umum, gagasan tersebut tidak terlalu memengaruhi kurikulum 1964 yang masih berjalan pada masa awal Orde Baru. Perbedaan yang signifikan mungkin hanya tampak pada cara pandang terhadap kurikulum tersebut. Ini dibuktikan dengan kemunculan kurikulum berikutnya yang baru ada pada tahun 1975. Perubahan besar, baru tampak secara signifikan pada Garis-Garis Besar Program Pengajaran tahun 1987. Pada masa tersebut, kesadaran akan perkembangan bahasa Sunda mulai kembali tergugah saat kantor wilayah Jawa Barat Depdikbud menimbang kurangnya perhatian pada pemakaian bahasa Sunda akibat sedikit tergusur oleh promosi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Pada masa Orde Baru, sektor pendidikan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ratusan ribu bangunan fisik sekolah dibangun, bukti nyatanya adalah kemunculan Sekolah Dasar Inpres (instruksi Presiden) dalam jumlah yang masif di berbagai wilayah Indonesia. Ratusan ribu guru direkrut. Kenaikan persentasi melek huruf pun terus meningkat. Pembangunan pendidikan secara fisik telah mengubah wajah Indonesia, termasuk dalam perkembangan bahasa Indonesia, ditandai dengan pertumbuhan persentase penduduk Indonesia yang mampu menggunakan bahasa nasional tersebut.

Pada tahun 1971, enam tahun setelah Orde Baru berkuasa, persentase kemampuan penggunaan bahasa Indonesia baru mencapai 40,8%. Sensus 1980 menunjukkan kenaikan angka itu sampai 61,4% dan pada tahun 1990 melonjak hingga 80% bagi orang Indonesia yang berusia di atas 5 tahun. Peningkatan tersebut merupakan realisasi dari pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam surat kabar dan majalah serta dalam radio dan televisi. Penyebaran bahasa Indonesia berlanjut menjadi sarana penting untuk meningkatkan identitas nasioanal di seantero nusantara. Inilah yang menekan perkembangan bahasa Sunda, termasuk pemelajarannya dalam sektor formal di sekolah.

GBPP 1987 mengatur bahwa Bahasa Sunda memiliki alokasi waktu 2 jam pelajaran pada setiap pekannya, paling sedikit bila dibandingkan dengan bahasa Inggris yang memiliki waktu 4 jam setiap pekannya dan bahasa Indonesia yang memiliki alokasi waktu 5 jam setiap pekannya. Realisasi dari perencanaan ini sebenarnya berjalan cukup baik, karena pada masa tersebut sekolah-sekolah sangat memperhatikan pembagian alokasi ini. Dengan segala keterbatasan informasi dan kebebasan pada era tersebut, perkembangan bahasa Sunda cenderung stagnan dan tidak beranjak sama sekali. Arus informasi yang menguat menjelang akhir era Orde Baru tidak pula memberikan dampak perkembangan yang signifikan.

Pada masa ini, secara praktis ideologi di balik pemelajaran bahasa Sunda dalam skema pendidikan formal tidak mengalami pergeseran yang signifikan, masih tetap pada ideologi konservasi. Perbedaan yang paling signifikan hanya tampak pada realisasi dari konsep-konsep pemelajaran itu sendiri. Pada masa orde baru, buku-buku teks dan pendukung lebih variatif dan banyak dibandingkan pada era Orde Lama.

 

Ideologi Pemelajaran Bahasa Sunda Pada Era Reformasi/Pascaorde Baru

Era reformasi ditandai dengan perubahan besar-besaran pada sistem dan skema pendidikan. Ini, tak pelak, sangat berpengaruh terhadap pemelajaran bahasa Sunda. Perubahan-perubahan besar, seiring reformasi, terus terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Pada tahun 2003, muatan lokal diwajibkan pada pendidikan dasar dan menengah melalui Pasal 37 dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang yang sama juga mengatur bahwa guru boleh menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar di kelas 1 dan 2 pada pendidikan dasar bilamana dianggap perlu. Pada poin tersebut, setidaknya tampak adanya pengakuan terhadap bahasa Sunda yang bisa digunakan kembali sebagai bahasa pengantar setelah dihapuskan pada tahun 1975.

Pada tahun berikutnya, dalam kurikulum 2004, setiap provinsi dapat menyusun kurikulum masing-masing sesuai dengan keadaan setempat. Di Provinsi Jawa Barat pelajaran bahasa Sunda kemudian dimasukan ke dalam kategori wajib bukan sebagai muatan lokal. Bahasa Sunda tidak dibagi lagi sesuai dengan wilayah pemakaian tetapi distandarkan. Kewajiban pengembangan dan pelestarian bahasa Sunda dalam ranah pendidikan kian mendapatkan porsi yang semakin mapan, hal tersebut dikarenakan kekhawatiran yang dialami oleh orang Sunda sendiri terhadap bahasanya sendiri. Apabila bahasa Sunda semakin menurun popularitasnya sudah tentu sikap, pandangan terhadap budaya Sunda sendiri kan menurun, seperti yang dijelaskan oleh (Rosidi dalam Moriyama, 2011):

 

Bahwa masyarakat Sunda sekarang mengalami berbagai perubahan fundamental dengan mengintegrasikan diri sebagai bangsa Indonesia, yang tidak mustahil dapat merubah sifat-sifat dasar manusia Sunda. Lagi pula pendidikan dan kehidupan keluarga Sunda sekarang, terutama yang bertempat tinggal di perkotaan, tidak banyak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyerap nilai-nilai yang pernah diturunkan para leluhurnya dari generasi ke generasi. 

 

Bahasa-bahasa daerah di Indonesia seusai runtuhnya orde baru mengalami perubahan akibat perubahan sosial dan politik. Perubahan besar ini dikarenakan pengaruh arus globalisasi (Moriyama, 2010).

Dalam perkembangan selanjutnya, hadirnya kurikulum 2013 malah menurunkan popularitas bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang sudah jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, malah digusur oleh sistem pendidikan, mulai dari alokasi waktu hingga penamaan dalam muatan lokal yang ditiadakan. Dalam kurikulum 2013, pemelajaran bahasa Sunda dintegrasikan dalam pemelajaran budaya. Oleh karena itu, bahasa Sunda yang sudah berdiri sendiri sejak kurikulum 1986 harus menyatu dengan pelajaran lain yang malah tidak memiliki kesinambungan dalam subtansi materi pembelajarannya. Pemelajaran bahasa Sunda berubah menjadi pelajaran Seni dan Budaya. Porsi yang dalam aplikasinya hanya 2 jam pelajaran perpekannya dan masih harus dibagi lagi dengan pelajaran seni.

Pada kenyataannya, peraturan pengembangan bahasa daerah mulai dari pemerintah daerah sendiri sudah sangat  mendukung, di antaranya 1) sesuai dengan UUD 1945 Bab XIII pasal 32, ayat 2 yang berbunyi “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”; 2) politik bahasa nasional 1975, yang menyatakan bahwa bahasa daerah (Sunda) memiliki tugas dan fungsi sebagai lambang kebanggaan masyarakat Sunda, lambang jati diri masyarakat Sunda, alat perhubungan di lingkungan keluarga dan masyarakat Sunda, bahasa pengantar di sekolah dasar disamping bahasa nasional, dan alat pengembangan serta pendukung kebudayaan Sunda (Halim, dalam Sudaryat, 2009: 2); 3) rekomendasi UNESCO tahun 1999 tentang pemeliharaan bahasa-bahasa di dunia yang mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai bahasa Ibu; 4) rekomendasi kongres bahasa Sunda; 5) konferensi internasional budaya Sunda; kongres bahasa Jawa (IV: NKRI. Bhineka Tunggal Ika memiliki esensi nilai-nilai keetnisan yang menjadi entitas bangsa Indonesia); 6) UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 33 ayat 2: bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu; 7) UU Sisdiknas No. 20. Tahun 2003 pasal 37 ayat 1: kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat (c) mata pelajaran bahasa dan muatan lokal, dengan demikian bahasa menjadi mata pelajaran tersendiri bukan menjadi muatan lokal, dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) bahwa kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing; 8) Perda Provinsi Jawa Barat No 5 tahun 2003 tentang pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara daerah, yang sudah berubah menjadi Perda Provinsi Jawa Barat No 14 tahun 2014; dan 9) peraturan daerah No. 09 tahun 2012 tentang penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Sunda (lih. Bab II pasal 15, Bab III pasal 7) (Widyastuti, 2013).

Setelah perundingan yang panjang, bahasa Sunda diwajibkan kembali sebagai muatan lokal dan tertera dalam rapor pada setiap jenjang pendidikan. Bahkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menyebarkan peraturan yang berisi mewajibkan bahasa Sunda yang harus diajarkan kepada setiap jenjang pendidikan dan memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang tidak memberikan ijin untuk memberikan pelajaran bahasa Sunda di sekolahnya. Beberapa sekolah di Kota Bandung diketahui masih tidak mengajarkan bahasa Sunda ataupun memberikan alokasi jam pelajaran bahasa Sunda yang dikurangi, dan faktanya dari hasil observasi dan wawancara ternyata masih ada sekolah yang tidak mengajarkan bahasa Sunda tetapi kepala sekolah tidak dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturannya. Seharusnya peraturan itu dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar (Widyastuti, 2015).

Alokasi waktu bahasa Sunda pada kurikulum 2006 untuk jenjang SD, SMP, SMA adalah 2 jam pelajaran setiap pekannya. Sedangkan pada kurikulum 2013 walaupun sebelumnya banyak perdebatan mengenai ada tidaknya bahasa Sunda tetapi bahasa Sunda mendapat alokasi waktu yang berbeda setidaknya pada jenjang SMA. Untuk jenjang SD/RA, SMP/MI, dan SMK bahasa Sunda mendapat alokasi waktu 2 jam pelajaran setiap pekannya dan termasuk kelompok wajib, kecuali pada jenjang SMA/MA alokasi bahasa Sunda pada setiap pekannya adalah untuk kelas X mendapat 3 jam pelajaran setiap minggunya, dan kelas XI, XII mendapat alokasi waktu 4 jam setiap pekannya.

Dalam realisasinya, ketika Gubernur Jawa Barat membuat surat perintah kepada sekolah-sekolah di Kota Bandung untuk mewajibkan mengajarkan pelajaran bahasa Sunda; dan terdapat sanksi untuk sekolah yang tidak mengajarkan bahasa Sunda, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan bahasa Sunda tidak pernah mendapat teguran sedikitpun dari dinas terkait. Walau demikian, sekurangnya pemerintah daerah telah berusaha untuk memertahankan bahasa Sunda itu sendiri. Walikota Bandung mewajibkan pemakaian bahasa Sunda pada hari rabu, dan sesegera mungkin akan memasukan konten-konten kesundaan dalam bentuk seni yang bisa dinikmati oleh masyarakat Bandung. Seyogyanya hal yang serupa diterapkan dalam pemelajaran, usaha-usaha untuk memertahankan bahasa tidak hanya sebagai ucapan belaka tetapi harus dengan praktiknya.

Dari deskripsi di atas, dapat dilihat bahwa pengambilan kebijakan terkait pemelajaran bahasa Sunda di sekolah pada masa reformasi, terpusat pada dua sentral: pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, ideologi yang diusung oleh masing-masing pemangku kepentingan sebenarnya selaras, dengan kemunculan berbagai peraturan dan konsep yang saling terkait. Akan tetapi, dalam realisasinya, pemelajaran bahasa Sunda dapat dikatakan mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan era Orde Baru. Ini ditandai oleh munculnya kebijakan menghapus bahasa daerah dari skema formal kurikulum. Dengan kata lain, ada ketidakjelasan hubungan di antara konsep dan realisasi. Dari poin ini, dapat disimpulkan bahwa ideologi pemangku kepentingan di sini telah kembali ke pragmatisme, di mana bahasa Sunda ‘asal ada’ di sekolah formal.

Walau demikian, perlu dicermati bahwa ideologi pragmatisme politik yang diusung oleh pemerintahan era reformasi memiliki spirit yang memberikan dampak berbeda dengan ideologi pragmatisme pemerintah kolonial. Spirit tersebut berkenaan dengan pemertahanan bahasa Sunda itu sendiri. Pada kajian ini, tentunya bukan pada tempatnya untuk membanding-bandingkan buah/hasil dari skema yang dihasilkan masing-masing pemerintahan, selain hanya memberikan deskripsi temuan.

 

Simpulan

Di antara temuan terkait pemelajaran bahasa Sunda pada keempat era, dapat disimpulkan bahwa pemelajaran bahasa Sunda pada era Kolonial mengusung ideologi Pragmatis, pemelajaran bahasa Sunda pada era Orde Lama mengusung ideologi Konservasi, pemelajaran bahasa Sunda pada era Orde Baru mengusung ideologi Konservasi, dan pemelajaran bahasa Sunda pada era Pascaorde Baru mengusung ideologi Pragmatis.

Perkembangan pemelajaran bahasa Sunda pada empat era pemerintahan cenderung stagnan. Dalam hal ini, para pemangku kebijakan cenderung mengambil kebijakan yang terkait dengan pemelajaran bahasa Sunda dalam konteks pendidikan formal dengan dilatarbelakangi ideologi yang berhubungan dengan citra dan kepentingan pemerintahannya masing-masing. Dengan kata lain, pada keempat era tersebut, pemelajaran bahasa Sunda tidak pernah menduduki posisi yang proporsional dengan memerhatikan kepentingan pemertahanan bahasa Sunda itu sendiri. Output-nya dapat dilihat secara realistis pada masa sekarang ini. Dewasa ini, bahasa Sunda cenderung mengalami penurunan ‘nilai’ di mata masyarakat tuturnya sendiri. Secara praktis, ini tampak pada beberapa fenomena umum yang mengemuka pada saat ini, semisal kecenderungan para orang tua muda untuk tidak mengajarkan bahasa Sunda kepada anak-anaknya.

Atas dasar tersebut, kajian ini memandang pentingnya ketegasan dan kejelasan konsep dan realisasi dalam pemelajaran bahasa Sunda di masa mendatang. pemelajaran bahasa Sunda dalam bingkai pendidikan formal, harus dilatarbelakangi oleh ideologi yang pro pada pemertahanan bahasa Sunda itu sendiri. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, sekaligus pemangku kepentingan, perlu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat Tatar Sunda daripada kepentingannya sendiri. Kepentingan yang dimaksud di sini, tentu saja adalah kepentingan untuk mempertahankan bahasa Sunda sebagai bagian dari identitas etnis Sunda.

 

Referensi

Alwasilah, A.C. (2007).  Pokoknya Kualitatif. Bandung: PT Kiblat Utama

Alwasilah, A.C. (2010). Language, Culture, and Education: A Portrait of. Contemporary Indonesia (Cetakan Keempat). Bandung: Andira

Björkman, B. (2014). Language ideology or language practice? An analysis of language policy documents at Swedish universities. Multilingua33(3-4), 335-363.

Blommaert, J. (2006), “Language policy and national identity”, dalam T. Ricento (ed.), An Introduction to Language Policy. London: Blackwell. hlm. 238–254.

Blommaert, J. (2014). “Sociolinguistics”. Dalam Leung, Constant dan Street, Brian (Ed.). The Routledge Companion to English Studies. London: Blackwell. hlm. 131-144.

Kabuto, B. (2011). Becoming biliterate: Identity, ideology, and learning to read and write in two languages. New York: Routledge

Seargeant, P. (2009). The idea of English in Japan: Ideology and the evolution of a global language. Bristol: Multilingual Matters

Wiley, T. G., Garcia, D. R., Danzig, A. B., & Stigler, M. L. (2014). Language policy, politics, and diversity in education. Review of Research in Education,38(1), vii-xxiii.

Irvine, J. T., & Gal, S. (2009). Language ideology and linguistic differentiation.Linguistic anthropology: A reader1.

Milroy, L. (1999). Standard English and language ideology in Britain and the United States. Standard English: the widening debate, 173-206.

Woolard, K. A. (1992). Language ideology: Issues and approaches. Pragmatics2(3), hlm. 235-249.

Kaufman, T. (1990). Language history in South America: What we know and how to know more. Amazonian linguistics: Studies in lowland South American languages, hlm. 13-67

Hardjasaputra, A. Sobana. (2002). Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906. Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Tidak diterbitkan.

Moriyama, M. (2005). Semangat Baru. Jakarta: KPG.

Moriyama, M. (2010). “Bahasa Daerah dan Desentralisasi pada Masa Pasca-Orde Baru”, dalam Moriyama, Mikihiro dan Budiman, Manneke (ed.). Geliat Bahasa Selaras Zaman. Jakarta: KPG

Moriyama, M. (2011). Usaha Pembinaan Identitas Budaya Sunda dalam Perkembangan Buku Pelajaran Bahasa Sunda. Makalah pada Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) ke-2 di Gedung Asia Afrika. Bandung.

Rosidi, A. 2010. Masa Depan Budaya Daerah. Jakarta: Pustaka Jaya.

Widyastuti, T. (2013). Kontroversi Kurikulum Bahasa Sunda. Artikel pada Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 19 November 2013.

Widyastuti, T. (2015). “Pembelajaran Bahasa Sunda Pada Masa Kolonial-Orde Baru-Pascaorde Baru sebagai Penguatan Jatidiri dan Identitas Bangsa” dalam Prosiding Seminar Kebijakan Bahasa Pascaorba: Sebuah Penguatan Identitas. Jakarta: LIPI.

 

Dipresentasikan di LIPI, Jakarta 2015

Shaqilla Maharani

Tiada rindu berpesan pada lagu
Hanya kasih bersiulan menghujam kalbu

Mataku dibakar cemburu,
Tak pernah dirimu bergantung disitu
Sedang di hati kau enggan berlalu

Entah di mana kau wanitaku. Menanya angin yang

31.08.2020 | oleh Aditya Nugraha

Tunggara Yuda

(Haturan sinatria perlaya ing ayuda)

                   I
Galur catur, kocap carita
Aya nusa karta raharja
Emas inten sarwa réa
Pulona para déwata
Swargaloka

31.07.2020 | oleh Aditya Nugraha

Rumah Paling Membosankan Di Bumi

Katamu dalam hati, rumah itu paling membosankan di bumi
Tapi mengapa, di ujung rantaumu, kau selalu balik layar?

Katamu dalam hati, rumah itu paling biasa di bumi
Tapi kenapa tenangmu selalu

24.06.2020 | oleh Aditya Nugraha

Duka Ibu Pertiwi (2)

Perih Sang Ibu Pertiwi merintih
Raut wajahnya tampak pucat pasi
Tak ada senyum seri bersemi
Tak ku lihat lagi anak-anak berlari

Sujud kami sudah tak terhitung lagi
Karena raga tak bisa

13.05.2020 | oleh Aditya Nugraha